PilarBMR | Portal Berita Online Portal Berita Online
PILARBMR.COM, MANADO – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus memperkuat tata kelola pemerintahan dengan mendorong penerapan manajemen risiko di setiap perangkat daerah. Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif, terukur, serta tepat sasaran.
Komitmen tersebut ditandai dengan dibukanya kegiatan Coaching Clinic/Pendampingan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., didampingi Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, di Hotel Quality Manado, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebagai narasumber sekaligus pendamping teknis ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menyusun dokumen manajemen risiko sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar menyampaikan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Sulut atas dukungan dan pendampingan yang diberikan kepada Pemkab Bolsel.
Menurut Ka Kanda sapaan akrabnya, manajemen risiko bukan sekadar instrumen pelengkap administrasi pemerintahan, melainkan fondasi penting dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan, meminimalkan kesalahan, serta memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai perencanaan.
“Jangan sampai dokumen manajemen risiko hanya disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi. Dokumen ini harus benar-benar dipahami dan menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam menjalankan tugas, mengantisipasi permasalahan, serta mengambil keputusan” tegasnya
Bupati yang tengah bersiap menyelesaikan studi program doktoralnya itu juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar mengikuti proses pendampingan secara serius dan bertanggung jawab.
Dirinya menekankan pentingnya identifikasi risiko berdasarkan sasaran strategis masing-masing perangkat daerah, penyusunan register risiko, hingga penetapan rencana tindak pengendalian yang terukur dengan penanggung jawab yang jelas.
Baginya, keberhasilan manajemen risiko tidak diukur dari seberapa tebal dokumen yang dihasilkan, tetapi dari sejauh mana instrumen tersebut mampu mencegah persoalan dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Tak hanya menyoroti penguatan sistem pengendalian internal, Iskandar turut mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar senantiasa menjaga integritas, kehati-hatian, dan etika dalam menjalankan tugas, termasuk ketika menggunakan media sosial.
Ia meminta ASN tidak mudah terpengaruh oleh isu yang berkembang, apalagi ikut menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Sikap bijak dalam bermedia sosial merupakan bagian dari tanggung jawab ASN dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap pemerintah” pungkasnya
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Bolsel M. Arvan Ohy, S.STP., M.AP., jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama Pemkab Bolsel, serta peserta dari berbagai perangkat daerah.
Melalui pendampingan ini, Pemkab Bolsel diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan dokumen manajemen risiko yang berkualitas, tetapi juga membangun budaya kerja pemerintahan yang lebih waspada, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Sebab, pemerintahan yang baik bukan hanya tentang merencanakan keberhasilan, tetapi juga tentang kemampuan membaca risiko, mencegah kegagalan, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
(HT)*
