29 Pegawai Kantor Pertanahan Bolsel Ikuti Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas

PILARBMR.COM, BOLSEL- Demi mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar kegiatan Internalisasi Pembangunan Zona Integritas, yang bertempat di Hotel Sutanraja Kotamobagu, Selasa (30/11/2021).

Adapun kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi ini, telah diikuti oleh 29 peserta yang terdiri dari Aparatur Silip Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Feld Staf atau Pegawai Lapangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).

Kepala Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Tapip Tammy, S.P lewat sambutannya menyampaikan bahwa agenda ini adalah reformasi birokrasi yang merupakan langkah awal melakukan penataan sistem pemerintahan yang baik dan bersih (Good Gover Nance), yang tujuannya menuju pada wilayah bebas korupsi yang efektif dan terpercaya.”Kegiatn ini merupakan langkah awal yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dilingkungan Badan Pertanahan Negara (BPN) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel)”. Ucap Tapip

Dirinya juga tak lupa menghimbau kepada seluruh peserta agar kiranya mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. “Semoga dengan adanya kegiatan ini serta sharing pengalaman yang diikuti mampu memberi manfaat bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam membangun zona integritas”
Tambahnya

Sementara itu, Kepala Seksi Verivikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Kotamobagu Zulham Maradjabesi, S.E yang merupakan narasumber menyampaikan, bahwa Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang diantara pimpinan dan bawahannya memiliki komitmen dalam melakukan pencehan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.” Semua itu dibutuhkan Internalisasi pembangunan zona integritas kepada seluruh pegawai” Tutur Zulham

Harusnya menurut Zulham penerapan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ini diterapkan kepada semua lembaga, hanya saja sosialisasinya lebih diprioritaskan ke lembaga vertikal terlebih dahulu. “Pemberantasan Korupsi merupakan upaya mengikatkan kinerja demi terwujudnya reformasi birokrasi di seluruh lembaga vertikal dan pemerintahan untuk itu kita harus melaksanakan semua program-program reformasi birokrasi, transfaransi dan keterbukaan publik” Ungkapnya

Tak hanya itu kata Zulham, Integritas merupakan lawan terpenting bagi sejumlah lembaga pelayanan publik sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Pada intinya semua tergantung pada komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam pembangunan zona integritas dengan melaksanakan program yang berdampak langsung kepada publik”
Pungkasnya

(HT)*