PilarBMR | Portal Berita Online Portal Berita Online
PILARBMR.COM, BOLSEL- Polemik dugaan persoalan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Desa Soguo, Kecamatan Bolaang Uki, akhirnya mendapat respons serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Tak ingin persoalan tersebut terus menjadi keluhan masyarakat tanpa penyelesaian, Pemkab Bolsel memastikan akan membentuk tim pengawasan lintas sektor yang melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol-PP, perangkat daerah terkait, hingga perwakilan nelayan dan petani.
Langkah ini ditegaskan Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., usai mengikuti rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Rapat Berkah, Lantai II Kantor Bupati Bolsel, Panango, Senin (31/8/2026).
“Soal SPBU Soguo yang viral, kita akan buat tim. Tim ini ada Satpol-PP, TNI dan Polres, kemudian dari Pemda serta nelayan dan petani” Tegas Iskandar
Menurutnya pembentukan tim tersebut bukan sekadar untuk memantau aktivitas SPBU, tetapi memastikan distribusi BBM bersubsidi benar-benar menyentuh masyarakat yang menjadi sasaran subsidi.
Pengawasan akan diarahkan pada penyaluran BBM, baik jenis solar maupun Pertalite, termasuk memastikan kuota bagi nelayan dan petani tidak justru menimbulkan persoalan di lapangan.
“Jadi setiap pembelian dapat dipastikan mana kuota untuk nelayan dan petani. Jika kuota itu tidak diambil oleh nelayan dan petani, maka sisa BBM yang ada disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan, khususnya para pengguna kendaraan umum” Jelasnya
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Bolsel kini ingin memastikan persoalan BBM subsidi tidak berhenti pada perdebatan di ruang publik, tetapi ditindaklanjuti melalui pengawasan langsung di lapangan.
Selain distribusi BBM subsidi, Bupati juga menyoroti informasi yang sebelumnya mencuat terkait pelayanan terhadap kendaraan ambulans di SPBU Soguo.
Informasi mengenai ambulans yang disebut tidak mendapatkan pelayanan pengisian BBM dengan alasan stok habis dinilai perlu menjadi perhatian serius pihak pengelola SPBU.
Bagi pemerintah daerah, kendaraan ambulans merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kebutuhan darurat masyarakat.
“Itu yang harus jadi perhatian dari pihak manajemen SPBU” Tegas Iskandar
Ia juga meminta agar kebutuhan BBM bagi kendaraan pelayanan publik, termasuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran (Damkar), menjadi perhatian dalam pengelolaan stok di SPBU.
Menurutnya, jangan sampai persoalan ketersediaan maupun pelayanan BBM justru menghambat kendaraan yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan.
Bupati menegaskan, tujuan utama pengawasan adalah memastikan BBM bersubsidi tersedia dan tersalurkan secara tepat sasaran.
Sebab, kelancaran pasokan BBM sangat berkaitan dengan aktivitas masyarakat, terutama nelayan yang membutuhkan BBM untuk melaut serta petani yang menggunakannya untuk menunjang aktivitas pertanian.
Pemkab Bolsel berharap keberadaan tim lintas sektor tersebut dapat mengurai persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
“Harapannya ke depan tidak ada lagi masyarakat, khususnya nelayan dan petani, yang mengeluh soal BBM di daerah” pungkas Bupati
Dengan demikian, viralnya persoalan SPBU Soguo kini telah mendorong Pemkab Bolsel mengambil langkah lebih konkret. Keterlibatan TNI dan Polri dalam tim pengawasan menjadi sinyal bahwa distribusi BBM bersubsidi di wilayah tersebut akan mendapat perhatian lebih ketat.
Publik kini tinggal menunggu sejauh mana tim tersebut bekerja di lapangan dan apakah pengawasan yang dijanjikan benar-benar mampu menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan serta penyaluran BBM bersubsidi di SPBU Soguo.
(HT)*
