PilarBMR | Portal Berita Online Portal Berita Online
PILARBMR.COM, BOLSEL – Arah pembangunan Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) untuk tahun 2027 mulai memasuki tahapan penting. DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bolsel mengikuti Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 dan Pembicaraan Tingkat II dalam rangka Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Rabu (11/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Bolsel tersebut menjadi bagian penting dari proses legislasi dan penganggaran daerah. Melalui agenda ini, arah kebijakan pembangunan dan prioritas penggunaan anggaran daerah dibahas untuk menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun mendatang.
Dalam agenda Propemperda, enam Raperda usulan DPRD diterima untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bolsel turut mengajukan empat Raperda, masing-masing tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
Penetapan Propemperda tersebut menjadi instrumen penting agar pembentukan produk hukum daerah berjalan terencana, terarah, dan sesuai kebutuhan masyarakat maupun dinamika pembangunan daerah.
Sementara dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027, sejumlah sektor strategis menjadi perhatian, mulai dari belanja wajib dan mengikat, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, peningkatan pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Di sektor pendidikan, dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp38 miliar dialokasikan untuk rehabilitasi 53 sekolah. Perhatian juga diarahkan pada program beasiswa pendidikan S1 kedokteran serta peningkatan alokasi anggaran bagi tenaga medis.
Pada sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah daerah merencanakan penyertaan modal bagi pelaku UMKM dengan estimasi bantuan sebesar Rp5 juta untuk setiap usaha. Kebijakan ini diharapkan dapat membuka ruang penguatan usaha kecil sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Tak hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah, dukungan pembangunan dari pemerintah pusat dengan nilai hampir Rp100 miliar turut menjadi bagian penting dalam pembahasan. Dukungan tersebut mencakup pembangunan Kampung Nelayan, program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), serta peningkatan dan perbaikan kawasan transmigrasi.
Di sisi lain, efisiensi anggaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga menjadi perhatian. Termasuk pentingnya pengelolaan Dana Desa secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebab, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang direncanakan. Ukuran sesungguhnya terletak pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menghadirkan perubahan nyata hingga ke pelosok desa.
Karena itu, sinergi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bolsel diharapkan tidak berhenti pada pembahasan maupun persetujuan dokumen anggaran. Setiap rupiah yang direncanakan harus memiliki arah, setiap program harus memiliki sasaran, dan setiap kebijakan harus bermuara pada kepentingan rakyat.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Bolsel Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, pimpinan OPD, para camat, ASN di lingkungan Kompleks Perkantoran Panango, serta para sangadi se-Kabupaten Bolsel.
(HT)*
