PilarBMR | Portal Berita Online Portal Berita Online
PILARBMR.COM, BOLSEL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp13,8 miliar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2026.
Tambahan anggaran tersebut menjadi bagian dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Bolsel, dengan agenda Pembicaraan Tingkat II atas Penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD 2026.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bolsel dan dihadiri Bupati Bolsel, Dr (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., bersama jajaran pemerintah daerah dan anggota DPRD, Jumat (14/8/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar Kamaru mengatakan tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk membiayai sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Tambahan anggaran ini akan kita fokuskan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Sejumlah program yang menjadi sasaran anggaran tersebut antara lain revitalisasi jalan, alokasi dana desa, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan cadangan beras, dukungan pemilihan Sangadi, penyesuaian BPJS, serta penambahan dokter spesialis jantung.
Anggaran juga dialokasikan untuk perbaikan asrama mahasiswa Bolsel di Gorontalo, perlengkapan siswa SMP, beasiswa akhir studi, dan program anak asuh.
Untuk tenaga ASN PPPK Paruh Waktu, Pemkab Bolsel menyampaikan adanya perpanjangan masa kontrak hingga Desember 2026. Selain itu, terdapat tambahan gaji sebesar Rp250 ribu per bulan mulai Oktober hingga Desember 2026.
“Kita berharap kebijakan ini dapat memberikan kepastian dan mendukung kesejahteraan para PPPK Paruh Waktu,” ungkapnya.
Bupati menegaskan, pelaksanaan Perubahan APBD 2026 harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. Ia mengajak seluruh pihak ikut mengawal penggunaan anggaran agar program yang dibiayai benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Mari kita kawal bersama agar anggaran ini benar-benar memberikan manfaat dan mendorong kemajuan daerah,” tutur Bupati.
Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting untuk memastikan kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Rapat paripurna tersebut juga dirangkaikan dengan pengajuan Ranperda inisiatif pemerintah daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Turut hadir Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan OPD, para Camat, Sangadi, serta ASN di lingkungan Pemkab Bolsel.
(HT)*
