Harapan Baru dari Program BSPS, Bolsel Naik dari 300 Menjadi 600 Unit Rumah

PILARBMR.COM, BOLSEL – Di balik dinding rumah yang rapuh, atap yang membutuhkan perbaikan, dan keterbatasan ekonomi yang membatasi kemampuan warga membangun tempat tinggal, ada harapan sederhana yang terus diperjuangkan: memiliki rumah yang layak untuk keluarga.

Harapan itulah yang menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dari sekitar 300 unit, alokasi bantuan untuk Bolsel meningkat menjadi 600 unit rumah.

Perjuangan memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak itu kembali menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Rini Dyah Mawarty, S.T., M.T., bersama jajaran, di Kantor Bupati Bolsel, Selasa (29/9/2026).

Bupati Bolsel, Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., menerima langsung kunjungan tersebut. Pertemuan itu menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan BSPS sekaligus memperkuat langkah percepatan agar bantuan yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Peningkatan kuota dari sekitar 300 menjadi 600 unit bukan sekadar pertambahan angka dalam daftar program pemerintah. Di balik setiap unit bantuan, ada keluarga yang berharap rumahnya menjadi lebih aman, nyaman, dan layak ditempati.

Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kunjungan langsung Kementerian PKP dalam mengawal pelaksanaan program tersebut di Bolsel.

Menurutnya, peningkatan alokasi bantuan itu tidak terlepas dari upaya pengusulan aspirasi serta pembaruan data secara berkelanjutan.

Bagi Pemkab Bolsel, memperjuangkan tambahan kuota menjadi bagian dari upaya membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat kurang mampu dan keluarga baru untuk mendapatkan hunian yang layak.

Namun, bertambahnya alokasi bantuan juga menghadirkan tanggung jawab besar: memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan tidak menyisakan pekerjaan yang terbengkalai.

Iskandar Perketat Pengawasan, Jangan Sampai Bantuan Berhenti di Tengah Jalan

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian PKP menekankan pentingnya percepatan pekerjaan fisik, koordinasi yang solid, serta ketelitian dalam memverifikasi calon penerima bantuan.

Pemkab Bolsel pun terus melakukan evaluasi dan memperketat pengawasan hingga tingkat kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kendala yang dapat menyebabkan pekerjaan terhenti atau tidak selesai sesuai target.

Tantangan di lapangan tidak selalu sederhana. Kondisi geografis berupa lahan miring serta status tanah yang sebagian masih ditempati warga dengan menumpang menjadi persoalan yang perlu dicarikan solusi bersama.

Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tim pendamping, dan masyarakat menjadi penting agar persoalan teknis maupun administrasi tidak menghambat pelaksanaan bantuan.

Ketelitian dalam verifikasi juga menjadi perhatian agar bantuan diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria, sekaligus meminimalkan proses verifikasi ulang.

Manfaat program ini diharapkan tidak berhenti pada perbaikan kualitas rumah. Kementerian PKP turut mendorong penggunaan material dari toko bangunan lokal dan penyerapan tenaga kerja masyarakat setempat.

Dengan demikian, pelaksanaan BSPS diharapkan ikut menghidupkan aktivitas ekonomi desa, membuka peluang kerja, dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal.

Kendala pasokan material, termasuk batako, menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Pengusulan lokasi penerima bantuan secara terklaster di setiap desa juga didorong untuk membantu mempercepat pekerjaan fisik.

Apabila progres pelaksanaan berjalan baik dan sesuai target, Bolsel berpeluang memperoleh tambahan kuota bantuan dari pemerintah pusat.

Peluang tersebut tentu membutuhkan kesiapan daerah, terutama dalam pembaruan data calon penerima, termasuk kelompok Desil 1 – 4 dan UMKK sebagaimana disampaikan dalam rencana pendataan pemerintah daerah.

Kunjungan Kementerian PKP ini sekaligus menjadi ruang untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat dan daerah, mulai dari kesiapan data hingga penyelesaian kendala di lapangan.

Sebab, keberhasilan program perumahan tidak cukup diukur dari banyaknya bantuan yang dialokasikan. Yang tidak kalah penting ialah bagaimana bantuan tersebut terlaksana dengan baik dan menjangkau masyarakat sesuai kriteria yang ditetapkan.

Bagi keluarga yang hidup dalam keterbatasan, rumah bukan semata bangunan berdinding dan beratap. Rumah adalah tempat anak-anak tumbuh, keluarga berlindung, dan harapan masa depan dirawat.

Karena itu, peningkatan kuota BSPS di Bolsel membawa harapan sekaligus tanggung jawab. Harapan agar semakin banyak keluarga memperoleh hunian yang lebih layak, dan tanggung jawab agar setiap tahapan pelaksanaannya dikawal secara serius.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BP3KP Sulawesi I, Erpika Ansela Surira, S.T., Sekretaris Daerah Kabupaten Bolsel, serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Bolsel.
(HT)*