PilarBMR | Portal Berita Online Portal Berita Online
PILARBMR.COM, BOLSEL – Birokrasi yang baik bukan sekadar mampu menjalankan rutinitas pemerintahan, tetapi harus berani berinovasi dan menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Semangat inilah yang mengemuka dalam Launching Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII yang dipimpin Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, di Ruang Rapat Berkah, Kawasan Perkantoran Panango, Senin (26/10/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bolsel untuk memperkuat transformasi birokrasi melalui gagasan-gagasan inovatif yang menyasar sejumlah sektor strategis, mulai dari kesehatan hewan, administrasi aparatur sipil negara (ASN), pengawasan kendaraan bermotor, hingga pelayanan sosial terpadu.
Dalam sambutannya, Deddy menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada para peserta PKN Tingkat II dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah menggagas proyek perubahan untuk mendukung kemajuan daerah.
“Atas nama Pemerintah Daerah, kami merasa bangga karena ada teman-teman kita dari beberapa OPD yang melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional sekaligus mengajukan proyek perubahan yang tentu bermanfaat untuk kita semua di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan” ujar Deddy
Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung implementasi proyek-proyek tersebut agar tidak berhenti sebatas konsep atau dokumen pelatihan, melainkan dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, perkembangan teknologi di era digital menuntut aparatur pemerintah untuk terus beradaptasi, meningkatkan kualitas kerja, serta menghadirkan pelayanan yang semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Tentu kami mendukung program ini dan nanti akan diimplementasikan dalam kegiatan pemerintahan dan bisa membantu kita semua. Karena kita sudah masuk di era digital, tentu proyek seperti ini sangat bermanfaat” tambahnya
Deddy juga menyampaikan terima kasih kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Utara yang telah menyelenggarakan PKN Tingkat II Angkatan XXIII.
Ia berharap gagasan yang lahir dari proses pelatihan tersebut dapat menjadi salah satu tonggak perubahan dalam tata kelola pemerintahan Bolsel, sekaligus mendorong terciptanya birokrasi yang semakin profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Terima kasih kepada BPSDM Provinsi Sulawesi Utara. Proyek perubahan yang mereka gagas ini akan menjadi salah satu tonggak perubahan di Bolsel” ucapnya
Empat Inovasi, Satu Tujuan: Pelayanan Publik yang Lebih Baik
Dalam kegiatan tersebut, para peserta memaparkan empat proyek perubahan yang menawarkan pendekatan baru untuk memperkuat kinerja pemerintahan di bidang masing-masing.
Pertama, Anies Kangidem, Kepala Dinas Pertanian, mengusung proyek perubahan bertajuk “Penguatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengendalian Zoonosis di Kabupaten Bolsel”. Inovasi ini diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan hewan sekaligus meningkatkan upaya pengendalian penyakit yang dapat menular antara hewan dan manusia.
Kedua, Rastin Mooduto, Kepala BKPSDM, menghadirkan “Genta ASN (Gerakan Tertib Administrasi ASN)”. Proyek ini berfokus pada penguatan ketertiban administrasi aparatur sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola kepegawaian yang lebih tertib dan profesional.
Ketiga, Awaludin Lamalani, Kepala Dinas Perhubungan, menggagas “Sistem Pengawasan dan Inspeksi Kendaraan Bermotor Terintegrasi Berbasis Digital”. Melalui pendekatan digital, proyek ini diarahkan untuk mendukung pengawasan dan inspeksi kendaraan bermotor yang lebih terintegrasi.
Keempat, Dr. Sri Suhaiti Pakaya, Kepala Dinas Sosial, memperkenalkan “Bolsel Social Care: Transformasi Layanan Sosial Terpadu pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Perlindungan Kelompok Rentan, Integrasi Data, serta Penyaluran Bantuan Sosial Tepat Sasaran”.
Proyek tersebut menitikberatkan pada penguatan layanan sosial, perlindungan kelompok rentan, integrasi data, serta upaya mendorong penyaluran bantuan sosial agar semakin tepat sasaran.
Keempat gagasan itu memperlihatkan bahwa perubahan birokrasi membutuhkan lebih dari sekadar program baru. Diperlukan sistem yang tertata, pemanfaatan teknologi, serta komitmen aparatur untuk memastikan setiap inovasi dapat dijalankan secara berkelanjutan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh proyek perubahan tersebut benar-benar diimplementasikan, memiliki keberlanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bolsel.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Bolsel serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
(HT)*
