PilarBMR | Portal Berita Online Portal Berita Online
PILARBMR.COM, BOLSEL – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mulai mendorong penguatan tata kelola pelayanan sosial melalui sebuah inovasi bertajuk Bolsel Social Care. Program ini dirancang untuk mewujudkan pelayanan sosial yang lebih terintegrasi, akurat, transparan, dan tepat sasaran, khususnya bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Inovasi tersebut menurut Kepala Dinas Sosial Sri S. Pakaya, lahir dari kebutuhan untuk membenahi berbagai persoalan mendasar dalam pelayanan bantuan sosial yang selama ini masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari lemahnya koordinasi antarlembaga hingga belum optimalnya pengelolaan dan integrasi data penerima manfaat.
“Dalam pemetaan permasalahan yang disusun Pemerintah Kabupaten Bolsel, terdapat tiga persoalan utama yang menjadi perhatian.
Pertama, koordinasi dan tata kelola pelayanan yang belum optimal. Belum adanya tim khusus serta mekanisme kerja terpadu menyebabkan pelaksanaan pelayanan sosial belum terkoordinasi secara efektif antara perangkat daerah dan pemerintah kecamatan maupun desa/kelurahan.
Kedua, proses pelayanan dan pengelolaan data yang belum terstandar. Jenis layanan, alur pelayanan, persyaratan, serta pihak-pihak yang terlibat belum terdokumentasi secara jelas dan belum didukung standar operasional prosedur (SOP). Kondisi ini berpotensi membuat pelayanan dan pencatatan permohonan belum berjalan secara optimal.
Ketiga, data penerima manfaat yang belum valid dan terintegrasi. Data lanjut usia dan penyandang disabilitas belum sepenuhnya diperbarui serta terintegrasi. Ketidaksesuaian dan belum terpadunya data antardesa maupun kelurahan berpotensi menyulitkan perencanaan, pemantauan, hingga penyaluran bantuan sosial yang benar-benar tepat sasaran”
Jelasnya
Tak hanya itu, berangkat dari persoalan tersebut, Bolsel Social Care hadir sebagai gerakan peningkatan tata kelola pelayanan sosial di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
“Program ini diarahkan untuk membangun mekanisme pelayanan terpadu, memperkuat koordinasi lintas pihak, serta memanfaatkan sistem pencatatan dan basis data yang valid dan berkelanjutan”
Ucap Sry
Dirinya juga menyampaikan, Adapun sasaran utamanya mencakup masyarakat yang membutuhkan layanan sosial sesuai kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Bolsel, organisasi sosial dan masyarakat yang melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan, calon peserta maupun peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah daerah, serta masyarakat penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang mengalami permasalahan.
Dalam pelaksanaannya, terdapat empat fokus utama yang menjadi fondasi inovasi ini, yakni penguatan tata kelola dan koordinasi, standardisasi pelayanan melalui SOP yang jelas, pengelolaan data terpadu yang valid dan mudah dipantau, serta pelayanan terpadu yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.
“Melalui Bolsel Social Care, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memperbaiki mekanisme administrasi pelayanan sosial, tetapi juga memastikan masyarakat yang membutuhkan benar-benar memperoleh hak dan perhatian secara layak.
Sebab, pelayanan sosial bukan sekadar persoalan penyaluran bantuan, melainkan menyangkut kehadiran pemerintah dalam melindungi kelompok rentan, menjaga martabat masyarakat, dan memastikan tidak ada warga yang terabaikan akibat persoalan data maupun lemahnya koordinasi” Tutupnya
Pada akhirnya, keberhasilan pelayanan sosial tidak diukur dari seberapa banyak program diluncurkan, tetapi dari seberapa tepat bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
- (HT)*
