Pemkab Bolsel Audiens Dan Diskusi Bersama KASN-RI

PILARBMR.COM, BOLSEL-Dalam rangka meningkatkan dan mematangkan penataan birokrasi yang berkualitas di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid berkunjung melakukan audiens dan diskusi bersama Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (KASN-RI) di Jakarta, Selasa (22/09/2021).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Asisten KASN pengawasan bidang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) wilayah 1 H. John Ferianto bersama pejabat KASN.

Melalui kunjungan itu, Deddy Abdul Hamid menyampaikan bahwa sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas, good government dan clean government maka sangat penting melakukan kunjungan untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan KASN. “Pertama kami sudah menerima rekomendasi untuk Uni Kompetensi (Job Fit) beberapa jabatan tinggi Pratama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), dan kedua apa yang menjadi penegasan oleh KASN-RI terkait dengan syarat dan regulasi pengisian JPT tentu akan kami jadikan dasar dalam uji kompetensi (job fit).” dan ” kami pun menyampaikan bahwa kehadiran KASN-RI adalah sebagai bagian penting dalam mendorong dan menciptakan tata kelola pemerintahan birokrat yang baik, bersih dan akuntabel. Terimakasi atas penyambutan oleh KASN-RI.” Ungkap Wabup

Sementara itu, Asisten KASN-RI pengawasan bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi wilayah 1 H. John Ferianto menyampaikan, bahwa untuk melakukan pengisian jabatan tinggi Pratama di instansi pemerintah, KASN-RI memberikan ruang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan tentu berpedoman pada ketentuan yang diberlakukan. “Setiap daerah yang mengusulkan seleksi jabatan tinggi Pratama atau uji kompotensi, dan pada prinsipnya KASN sangat mendukung sepanjang dilaksanakan melalui dasar mekanisme yang ditentukan.” Tutur Jhon

Tak hanya itu, Evaluasi kinerja pejabat bisa dilakukan pada 1 tahun masa jabatan, apa lagi pada jabatan yang sudah di atas 2 tahun dan 5 tahun.”Bahwa penataan birokrasi yang berkualitas di era perkembangan teknologi informasi yang cepat saat ini wajib direspon oleh pemerintah daerah agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.” Pungkasnya

Turut mendampingi Wakil Bupati, Kaban BKPSDM Ahmadi Modeong SPd, Kadis Pariwisata Wahyudin Kadullah dan Kasub Protokol Saiful Botutihe.

(HT)* Adv