Dinas Sosial Bolsel Kembali Salurkan KKS BPNT

PILARBMR.COM, BOLSEL- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) melalui Dinas Sosial kembali melakukan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bersama Bank BNI, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Bolaang Uki, pada Rabu (12/01/2022).

Kepala Dinas Sosial Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Saiful Botutihe, S.KM menyampaikan bahwa penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut dipercayakan oleh Kementerian Sosial RI kepada pihaknya dan petugas Bank BNI untuk disalurkan kepada warga penerima. “Alhamdulillah Dinas Sosial bersama petugas Bank BNI dipercayakan oleh Kementerian Sosial RI untuk menyalurkan KKS BPNT ini ke warga penerima” Ucap Saiful

Dirinya juga menyampaikan dari 7 kecamatan yang ada di Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), kecamatan Bolaang Uki dan Helumo sudah tersalurkan sebanyak 419, yang diantaranya Kecamatan Bolaang Uki sebanyak 307 dan Kecamatan Helumo sebanyak 112.
“Adapun nama-nama penerima hari ini tentunya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian dan Dinas Sosial, dan tentu juga ini sudah melalui verivikasi siapa yang layak dan tidak layak menerima”
Ungkapnya

Tak hanya itu kata Saiful, penyaluran KKS BPNT ini juga akan berlangsung sampai pada tanggal 14 untuk seluruh kecamatan di Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
“Jadi untuk warga yang sudah mendapatkan Kartu hari ini diharapkan agar segera mengecek saldo, kalau sudah masuk mungkin sudah bisa didatangkan sembakonya ke agen yang sudah ditunjuk untuk penyalurannya”
Tambahnya

Tujuan dari penyaluran BPNT ini tidak lain Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). “Manfaatnya dari BPNT ini yakni, Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial, Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil yang sudah berpengalaman dalam usaha penjualan telur dan beras” Pungkasnya

(H)*