Fraksi Trisakti Tekankan APBD Harus Berpihak pada Rakyat, Soroti PAD, Belanja dan SiLPA

PILARBMR.COM, BOLSEL – Fraksi Trisakti DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) memberikan sorotan tajam terhadap arah kebijakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pandangan Umum Fraksi Trisakti tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Tahap I DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kamis (13/8/2026).

Dalam penyampaian pandangan fraksi itu Olivia Paputungan menyampaikan bahwa, Fraksi Trisakti yang merupakan gabungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengapresiasi Bupati Bolsel beserta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menyelesaikan dokumen P-APBD 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, Fraksi Trisakti menegaskan bahwa perubahan APBD tidak boleh sekedar dimaknai sebagai proses administratif berupa pergeseran atau penyesuaian struktur pendapatan dan belanja daerah.
Lebih dari itu menurut Oliv, P-APBD 2026 harus menjadi instrumen kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pencapaian visi pembangunan Kabupaten Bolsel.

“Fraksi Trisakti menilai setiap kebijakan anggaran harus memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan rakyat, terutama dalam kondisi waktu pelaksanaan anggaran 2026 yang tersisa beberapa bulan.
PAD Harus Digenjot, Jangan Bebani Masyarakat
Salah satu perhatian utama Fraksi Trisakti adalah sektor pendapatan daerah, khususnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).”
Tegas Oliv

Selain itu juga Pemerintah daerah didorong untuk lebih inovatif dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang potensial. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus dilakukan secara terukur, berbasis data, serta didukung validasi terhadap target penerimaan.

“Meski demikian, Fraksi Trisakti mengingatkan agar upaya meningkatkan PAD tidak dilakukan dengan pendekatan yang justru menekan masyarakat kecil. Paling tidak peningkatan pendapatan daerah harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap daya beli masyarakat” Ungkap Oliv

Demikian garis besar penekanan Fraksi Trisakti dalam pandangan umum menurutnya pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk meningkatkan penerimaan melalui optimalisasi potensi daerah dan peningkatan kepatuhan wajib pajak maupun retribusi, tanpa harus menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah. Belanja Daerah Harus Benar-Benar Dirasakan Rakyat
Sorotan berikutnya diarahkan pada komposisi dan efektivitas belanja daerah.

“Kami meminta agar belanja dalam P-APBD 2026 semakin dipertajam berdasarkan skala prioritas dan urgensi kebutuhan masyarakat.
Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, program yang diakomodasi dalam perubahan APBD harus memiliki manfaat nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.”
Dan “Kami Fraksi Trisakti secara khusus meminta perhatian pemerintah daerah terhadap sektor-sektor yang menjadi penopang kehidupan masyarakat, seperti pertanian, perikanan, UMKM, kesehatan dan pendidikan.
Dukungan anggaran bagi petani dan nelayan dinilai penting untuk menjaga produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Begitu pula dengan UMKM yang membutuhkan dukungan kebijakan dan anggaran agar mampu berkembang serta menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah.” Pungkasnya

Di sisi lain juga, Fraksi Trisakti menekankan agar jaminan pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas dan dapat diakses secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bolsel.
SiLPA Jangan Sekadar Menjadi Angka, Harus Produktif.
Fraksi Trisakti juga memberikan perhatian khusus terhadap pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

“SiLPA harus dikelola secara akuntabel dan produktif, bukan sekadar menjadi angka yang tercantum dalam struktur pembiayaan daerah.
Fraksi Trisakti mendorong agar pemanfaatan SiLPA diarahkan pada program yang memiliki tingkat urgensi tinggi, terutama untuk menyelesaikan program prioritas, menuntaskan pembangunan infrastruktur yang tertunda, serta mempercepat upaya penurunan angka stunting.
Pemanfaatan SiLPA, menurut Fraksi Trisakti, harus mampu memberikan nilai tambah terhadap pembangunan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.”
Tutupnya

P-APBD 2026, Lanjut ke Pembahasan Banggar
Setelah menyampaikan sejumlah catatan dan penekanan tersebut akhirnya Fraksi Trisakti menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan teknis.
Sikap menerima dijelaskan Oliv bukan berarti menghilangkan fungsi kritis DPRD. Sebaliknya, namun Fraksi Trisakti menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara konstruktif agar setiap kebijakan fiskal daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ruang fiskal yang tersedia dalam P-APBD 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bolsel.
“Berdaulat dalam Politik, Berdikari dalam Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan,” menjadi semangat yang ditegaskan Fraksi Trisakti dalam mengawal kebijakan pembangunan daerah.

Dengan memasuki tahapan pembahasan di tingkat Banggar, Fraksi Trisakti berharap seluruh substansi P-APBD 2026 dapat dikaji secara mendalam dan terbuka, sehingga APBD perubahan benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan, memperkuat ekonomi masyarakat, dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. (H)*