Bupati Iskandar dari Mimbar Subuh: Ibadah Harus Melahirkan Integritas, Bukan Sekadar Ritual

PILARBMR.COM, BOLSEL – Sejatinya, ibadah bukan hanya tentang bagaimana seseorang bersujud di hadapan Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana ia berdiri menunaikan amanah. Sebab, kesalehan tidak cukup diukur dari khusyuknya doa, jika kejujuran diabaikan, tanggung jawab dilalaikan, dan kepentingan masyarakat tidak menjadi prioritas pelayanan.

Pesan moral inilah yang mengemuka dalam Program Ibadah Subuh Bersama (PISB) ketika Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., memberikan arahan kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) di Masjid Islamic Center Bolsel, Desa Toluaya, Kecamatan Bolaang Uki, Kamis (15/10/2026).

Kegiatan yang diawali dengan salat Subuh berjamaah dan dilanjutkan ceramah agama tersebut menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada negara dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan.

PISB turut dilaksanakan secara serentak oleh ASN beragama Kristen di Gereja Bukit Hermon, dipimpin Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, S.STP., M.AP., serta ASN beragama Hindu di Pura Amertha Segare, kawasan Perkantoran Panango.

Kegiatan ini diikuti jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolsel.

Di hadapan para aparatur, Bupati Iskandar menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai fondasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Disiplin harus tercermin dalam tindakan, integritas harus terlihat dalam keputusan, dan pengabdian harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebab, rakyat tidak hanya membutuhkan aparatur yang pandai berbicara tentang pelayanan, tetapi juga mereka yang sungguh-sungguh hadir ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.

Tidak cukup seorang ASN terlihat tertib saat menjalankan tugas formal, jika tanggung jawabnya terhadap kepentingan publik justru diabaikan. Tidak cukup pula berbicara tentang integritas, apabila nilai kejujuran dan tanggung jawab tidak menjadi pedoman dalam setiap keputusan.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan pentingnya merawat toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Di tengah perbedaan keyakinan, persaudaraan dan semangat pengabdian harus tetap menjadi jembatan yang menyatukan.

Selain pembinaan spiritual, perhatian Bupati turut tertuju pada penurunan kualitas udara akibat dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Masyarakat, khususnya di Kecamatan Bolaang Uki dan Pinolosian, diimbau meningkatkan kewaspadaan serta menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah.

Anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil menjadi kelompok yang membutuhkan perhatian lebih karena rentan terhadap dampak polusi udara.

Di balik imbauan tersebut, terdapat pesan penting bahwa keselamatan masyarakat harus selalu menjadi perhatian bersama. Udara yang tercemar bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman yang dapat menyentuh kehidupan keluarga, mengganggu kesehatan anak-anak, dan membahayakan kelompok rentan.

Karena itu, kewaspadaan tidak boleh berhenti pada imbauan. Kepedulian, langkah pencegahan, dan kesadaran bersama menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk kualitas udara.

Dalam arahannya, Bupati Iskandar juga menjelaskan bahwa penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) masih mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

“Penyesuaian TPP masih mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah daerah akan terus mengkaji dan mencari solusi terbaik agar kebijakan yang diambil tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah dan kesejahteraan ASN” ungkapnya

Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan kesejahteraan pegawai harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, sehingga keseimbangan antara hak aparatur dan keberlanjutan fiskal tetap terjaga.

Pada saat yang sama, Bupati menginstruksikan ASN yang masih memiliki Tuntutan Ganti Rugi (TGR) agar segera menyelesaikan kewajibannya. Pemerintah daerah telah memberikan keringanan pembayaran secara cicilan mulai Oktober 2026.

Pesannya jelas: hak dan kesejahteraan patut diperjuangkan, tetapi kewajiban juga tidak boleh diabaikan. Sebab, tata kelola pemerintahan yang sehat membutuhkan keseimbangan antara pemenuhan hak, kepatuhan terhadap aturan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan setiap kewajiban.

Menjelang Pemilihan Sangadi (Pilsang), Bupati mengajak ASN dan masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta menghindari tindakan yang berpotensi memicu konflik.

Perbedaan pilihan merupakan bagian dari demokrasi. Namun, jangan sampai pilihan politik merusak persaudaraan, memutus hubungan kekeluargaan, atau meninggalkan permusuhan di tengah masyarakat.

Kontestasi boleh menghadirkan perbedaan dukungan, tetapi kedamaian harus tetap menjadi kepentingan bersama.

ASN juga diharapkan mampu menjaga sikap profesional dan menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana yang aman serta kondusif selama seluruh tahapan Pilsang berlangsung.

Satu hal lain yang mendapat perhatian Bupati adalah penggunaan media sosial. Ia mengingatkan ASN agar tidak sembarangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, apalagi konten yang berpotensi memprovokasi, menimbulkan kesalahpahaman, dan memecah belah masyarakat.

“Gunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Jangan mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, apalagi konten yang dapat memprovokasi atau memecah belah masyarakat. Saya berharap ASN menjadi contoh dalam menjaga etika berkomunikasi dan menciptakan suasana yang aman serta kondusif” tegasnya

Di era ketika sebuah unggahan dapat menyebar dalam hitungan detik, tanggung jawab pengguna media sosial menjadi semakin besar. Satu informasi yang tidak terverifikasi bisa memantik prasangka, memperkeruh keadaan, bahkan merusak hubungan yang telah lama terjalin.

Karena itu, ASN dituntut bukan hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga matang dalam berpikir, bijak dalam berbicara, dan bertanggung jawab atas setiap informasi yang disebarkan.

Melalui PISB, Bupati Iskandar kembali mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan kecakapan birokrasi, tetapi juga kekuatan moral, kedisiplinan, dan ketulusan dalam melayani.

Sebab, pada akhirnya, masyarakat tidak akan menilai aparatur hanya dari berapa banyak arahan yang disampaikan atau seberapa sering kegiatan dilaksanakan. Masyarakat akan merasakan langsung apakah pelayanan semakin baik, apakah hak-haknya diperhatikan, dan apakah pemerintah benar-benar hadir ketika dibutuhkan.

Ibadah mendekatkan manusia kepada Tuhan, sementara integritas membuktikan apakah nilai-nilai itu benar-benar hidup dalam pengabdiannya kepada sesama.

Dari Subuh, pesan itu kembali ditegaskan: jabatan adalah amanah, disiplin adalah kewajiban, integritas adalah kehormatan, dan pelayanan kepada rakyat adalah tanggung jawab yang tidak boleh dipermainkan.

(HT)*