PilarBMR | Portal Berita Online Portal Berita Online
PILARBMR.COM, BOLSEL – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) memperkuat sinergi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah melalui Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 dan Pembicaraan Tingkat II dalam rangka Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Rabu (11/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Bolsel tersebut menjadi bagian penting dalam proses legislasi dan penganggaran daerah, sekaligus mempertegas peran bersama antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Dalam agenda tersebut, enam Raperda usulan DPRD diterima untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bolsel turut menyampaikan empat Raperda usulan pemerintah daerah, yakni Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
Penetapan Propemperda menjadi instrumen penting dalam memastikan pembentukan produk hukum daerah berjalan terencana, terpadu, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.
Pada pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027, sejumlah kebutuhan strategis turut menjadi perhatian, mulai dari belanja wajib dan mengikat, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Di bidang pendidikan, terdapat dukungan anggaran DAK sebesar Rp38 miliar untuk rehabilitasi 53 sekolah. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada beasiswa pendidikan S1 kedokteran dan peningkatan alokasi bagi tenaga medis.
Sementara di sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah daerah merencanakan penyertaan modal bagi pelaku UMKM dengan estimasi bantuan sebesar Rp5 juta untuk setiap usaha.
Dukungan pembangunan dari pemerintah pusat dengan nilai hampir Rp100 miliar juga menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan arah pembangunan Bolsel, termasuk pembangunan Kampung Nelayan, program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), serta peningkatan dan perbaikan kawasan transmigrasi.
Dalam rapat tersebut, aspek efisiensi anggaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah turut menjadi perhatian. Termasuk pentingnya pengelolaan Dana Desa secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sinergi DPRD dan pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada proses pembahasan dan persetujuan dokumen anggaran. Lebih dari itu, setiap kebijakan yang ditetapkan harus mampu diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Bolsel Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, pimpinan OPD, para camat, ASN di lingkungan Kompleks Perkantoran Panango, serta para sangadi se-Kabupaten Bolsel.
(HT)*
