Fraksi Trisakti Tekankan APBD Harus Berpihak pada Rakyat, Soroti PAD, Belanja dan SiLPA

PILARBMR.COM, BOLSEL — Fraksi Trisakti DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menegaskan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 harus menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Olivia Paputungan saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Trisakti dalam Rapat Paripurna Tahap I DPRD Kabupaten Bolsel, Kamis (13/8/2026).

Fraksi Trisakti yang merupakan gabungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bolsel, khususnya Bupati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang telah menyusun dokumen P-APBD 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, apresiasi tersebut dibarengi sejumlah catatan penting. Fraksi Trisakti menilai perubahan APBD tidak boleh berhenti pada persoalan administratif berupa pergeseran atau penyesuaian struktur pendapatan dan belanja.

Lebih dari itu, P-APBD harus mampu menjadi instrumen kebijakan yang memiliki arah jelas, terukur, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Fraksi Trisakti menilai setiap kebijakan anggaran harus memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan rakyat, terutama dalam kondisi waktu pelaksanaan anggaran 2026 yang tersisa beberapa bulan,” tegas Olivia.

PAD Harus Diperkuat, Jangan Jadikan Rakyat sebagai BebanSektor pendapatan daerah menjadi salah satu perhatian serius Fraksi Trisakti. Pemerintah daerah didorong untuk terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif, inovatif, dan terukur.

Menurut Fraksi Trisakti, optimalisasi PAD tidak cukup hanya mengandalkan pola penerimaan yang selama ini berjalan. Pemerintah daerah perlu memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan dukungan data yang akurat, validasi potensi, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi.

Namun, peningkatan PAD harus tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Upaya meningkatkan PAD jangan sampai dilakukan dengan pendekatan yang justru menekan masyarakat kecil. Peningkatan pendapatan daerah harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap daya beli masyarakat,” ungkap Olivia.

Fraksi Trisakti meyakini masih terdapat ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah dan peningkatan kepatuhan wajib pajak maupun retribusi, tanpa harus menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah.

Belanja Daerah Harus Tepat Sasaran dan Terasa Manfaatnya Selain pendapatan, Fraksi Trisakti memberikan perhatian serius terhadap struktur dan efektivitas belanja daerah.

Dengan waktu pelaksanaan APBD 2026 yang semakin terbatas, setiap rupiah anggaran harus ditempatkan pada program yang benar-benar memiliki urgensi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami meminta agar belanja dalam P-APBD 2026 semakin dipertajam berdasarkan skala prioritas dan urgensi kebutuhan masyarakat. Program yang diakomodasi harus memiliki manfaat nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Olivia.

Fraksi Trisakti juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap sektor-sektor yang menjadi fondasi kehidupan dan perekonomian masyarakat, di antaranya pertanian, perikanan, UMKM, kesehatan, dan pendidikan.

Dukungan terhadap petani dan nelayan dinilai penting untuk menjaga produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Begitu pula sektor UMKM yang dinilai memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi lokal dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Di sektor pelayanan dasar, Fraksi Trisakti menegaskan bahwa kesehatan dan pendidikan harus tetap menjadi prioritas. Akses terhadap pelayanan tersebut harus dipastikan merata hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Bolsel, tanpa terkecuali.

SiLPA Harus Produktif, Bukan Sekadar Angka Sorotan lainnya diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Fraksi Trisakti menilai SiLPA harus dikelola secara akuntabel, efektif, dan produktif sehingga memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.

“SiLPA harus dikelola secara akuntabel dan produktif, bukan sekadar menjadi angka yang tercantum dalam struktur pembiayaan daerah,” tegas Olivia.

Fraksi Trisakti mendorong agar pemanfaatan SiLPA diarahkan pada program yang memiliki tingkat urgensi tinggi, terutama untuk menyelesaikan program prioritas, menuntaskan pembangunan infrastruktur yang tertunda, serta mempercepat upaya penurunan angka stunting.

Dengan demikian, keberadaan SiLPA diharapkan tidak hanya memperkuat sisi pembiayaan APBD, tetapi juga memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.

Terima P-APBD Dilanjutkan ke Pembahasan Banggar Setelah menyampaikan berbagai catatan, kritik, dan penekanan, Fraksi Trisakti menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan teknis di Badan Anggaran (Banggar).

Olivia menegaskan bahwa sikap menerima tersebut bukan berarti Fraksi Trisakti melepaskan fungsi kritis DPRD.

Sebaliknya, Fraksi Trisakti berkomitmen terus menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara konstruktif, kritis, dan bertanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan fiskal daerah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Ruang fiskal yang tersedia dalam P-APBD 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bolsel,” katanya.

Semangat “Berdaulat dalam Politik, Berdikari dalam Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan” menjadi bagian dari komitmen Fraksi Trisakti dalam mengawal arah pembangunan Kabupaten Bolsel.

Dengan memasuki tahapan pembahasan di tingkat Banggar, Fraksi Trisakti berharap seluruh substansi P-APBD 2026 dapat dikaji secara mendalam, terbuka, dan objektif.

Pada akhirnya, Fraksi Trisakti ingin memastikan bahwa perubahan APBD tidak sekadar menjadi dokumen perubahan angka-angka anggaran, tetapi benar-benar menjadi instrumen percepatan pembangunan, penguatan ekonomi rakyat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).

(H)*.