PilarBMR | Portal Berita Online Portal Berita Online
PILARBMR.COM, BOLSEL – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) bersama DPRD Bolsel kembali meneguhkan komitmen mempercepat pembangunan dan memperkuat pelayanan publik melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Bolsel dengan agenda Pembicaraan Tingkat II atas Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bolsel, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Dr (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., sekaligus dirangkaikan dengan pengajuan Ranperda inisiatif Pemerintah Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Penetapan Perubahan APBD 2026 ini menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan kebijakan fiskal daerah semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Anggaran tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan, tetapi diprioritaskan pada program yang memberikan manfaat nyata dan langsung dirasakan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar Kamaru mengungkapkan bahwa Bolsel memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp13,8 miliar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2026.
Tambahan anggaran tersebut, kata Bupati, akan dimanfaatkan secara terukur untuk membiayai sejumlah kebutuhan prioritas daerah.
“Tambahan anggaran ini akan kita fokuskan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Iskandar.
Sejumlah sektor menjadi sasaran utama. Mulai dari revitalisasi jalan, alokasi dana desa, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan cadangan beras, dukungan pelaksanaan pemilihan Sangadi, penyesuaian BPJS, hingga penguatan pelayanan kesehatan melalui penambahan dokter spesialis jantung.
Perhatian pemerintah juga diarahkan pada sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, antara lain melalui perbaikan asrama mahasiswa Bolsel di Gorontalo, pengadaan perlengkapan siswa SMP, beasiswa akhir studi, serta program anak asuh.
Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan anggaran tidak semata-mata berkutat pada angka, tetapi diarahkan untuk menjawab kebutuhan konkret masyarakat di berbagai sektor.
Dalam rapat tersebut, Bupati juga menyampaikan kebijakan terkait ASN PPPK Paruh Waktu.
Masa kontrak PPPK Paruh Waktu diperpanjang hingga Desember 2026. Selain itu, pemerintah daerah melakukan penyesuaian tambahan gaji sebesar Rp250 ribu per bulan, yang mulai diberikan pada Oktober hingga Desember 2026.
“Kita berharap kebijakan ini dapat memberikan kepastian dan mendukung kesejahteraan para PPPK Paruh Waktu,” ungkapnya.
Bupati menilai dukungan terhadap tenaga aparatur merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Iskandar Kamaru menegaskan bahwa pelaksanaan Perubahan APBD harus dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, DPRD maupun masyarakat, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan anggaran agar tidak berhenti pada tahap penetapan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Mari kita kawal bersama agar anggaran ini benar-benar memberikan manfaat dan mendorong kemajuan daerah,” tegasnya.
Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting dalam memastikan setiap kebijakan anggaran berjalan sesuai perencanaan dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.
Dengan ditetapkannya Perubahan APBD 2026, pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengakselerasi pelaksanaan berbagai program prioritas, khususnya pada sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna turut dihadiri Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan OPD, para Camat, Sangadi, serta jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Kini, tantangannya bukan lagi sekadar bagaimana anggaran ditetapkan, tetapi bagaimana setiap rupiah anggaran tersebut mampu dikonversi menjadi manfaat nyata bagi masyarakat Bolsel.
(H)*
