PilarBMR | Portal Berita Online Portal Berita Online
PILARBMR.COM, BOLSEL – Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) hingga Oktober 2026 telah mencapai sekitar 60 persen. Di tengah waktu yang semakin terbatas menjelang akhir tahun anggaran, pemerintah daerah kini memacu percepatan pelaksanaan program, terutama pekerjaan fisik yang telah dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026.
Percepatan ini bukan sekadar mengejar angka penyerapan anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah uang rakyat dapat dikonversi menjadi pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bolsel, Dr. (Cand.) Marzanzius Arvan Ohy, S.STP., M.AP., saat mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) kabupaten/kota se-Sulawesi Utara di Hotel Grand Puri Manado, Rabu (21/10/2026).
Dalam forum evaluasi tersebut, Arvan mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Bolsel saat ini berada di kisaran 60 persen. Pemerintah daerah pun terus mendorong percepatan pelaksanaan berbagai kegiatan, khususnya pekerjaan fisik yang telah melalui tahapan persiapan dan pengadaan.
“Realisasi anggaran saat ini berada di kisaran 60 persen. Kami terus mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya pekerjaan fisik yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan. Sebagian besar pekerjaan tersebut telah menyelesaikan proses lelang sehingga kami optimistis pelaksanaannya dapat dituntaskan sesuai jadwal” ujar Panglima ASN Bolsel tersebut
Bagi Pemerintah Kabupaten Bolsel, percepatan realisasi anggaran tidak boleh berhenti pada tingginya angka penyerapan. Lebih dari itu, setiap program harus terlaksana sesuai ketentuan, memenuhi standar kualitas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan.
Sebab, di balik anggaran yang dialokasikan, terdapat kebutuhan masyarakat yang menuntut penyelesaian. Pembangunan infrastruktur dan berbagai program pelayanan publik harus dipastikan berjalan efektif agar manfaatnya dapat dirasakan, bukan sekadar tercatat dalam laporan keuangan pemerintah.
Karena itu, percepatan pekerjaan fisik menjadi perhatian penting, terutama terhadap kegiatan yang telah memasuki tahapan pelaksanaan. Pengawasan dan pengendalian harus berjalan beriringan agar upaya mengejar target tidak mengorbankan mutu pekerjaan maupun prinsip akuntabilitas.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, S.IP., M.M., dalam arahannya menegaskan bahwa rapat koordinasi EPRA tidak hanya menjadi forum pelaporan capaian realisasi anggaran, tetapi juga wadah untuk berbagi pengalaman, bertukar strategi, dan mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah.
“Saya berharap rapat ini menjadi tempat berbagi praktik baik dan bertukar pikiran sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi di daerah dapat diatasi bersama” ujarnya
Tahlis juga mengingatkan seluruh pengelola keuangan daerah agar memaksimalkan pelaksanaan pembangunan fisik. Dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun anggaran, setiap perangkat daerah dituntut bekerja lebih efektif, memperkuat koordinasi, dan memastikan program yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa akhir tahun anggaran bukan sekadar batas waktu administratif. Ada target pembangunan yang harus dituntaskan, ada tanggung jawab yang harus dipenuhi, dan ada kepentingan masyarakat yang tidak boleh terabaikan.
Bagi Bolsel, tantangan berikutnya bukan hanya meningkatkan persentase realisasi anggaran dari kisaran 60 persen, melainkan memastikan percepatan yang dilakukan benar-benar menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, berkualitas, dan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Sebab, keberhasilan pengelolaan anggaran pada akhirnya tidak hanya diukur dari berapa besar dana yang terserap, tetapi juga dari seberapa nyata manfaat pembangunan yang kembali kepada rakyat.
(HT)*
