PilarBMR | Portal Berita Online Portal Berita Online
PILARBMR.COM, BOLSEL- Bupati Bolaang Mongondow Selatan DR ( Cand) Hi. Iskandar Kamaru,S.Pt,M.Si bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid mengikuti Rapat koordinasi forkopimda dalam rangka meningkatkan koordinasi , sinergitas , komunikasi , dan kerjasama antara unsur forkopimda daerah untuk mendukung penyelenggaraan program pembangunan strategi nasional yang bertempat di ruang rapat berkah komplex perkantoran panango , Senin 31 Agustus 2026
Rapat ini turut di hadiri Forkopimda Kab.bolsel dan diikuti oleh Sekertaris Daerah , para Asisten , pimpinan OPD , para camat .
Dalam rapat tersebut, koordinasi dan komunikasi lintas sektor menjadi salah satu hal yang ditekankan, mengingat pelaksanaan program pembangunan strategis membutuhkan dukungan serta keterlibatan berbagai pihak.
Bupati Bolaang Mongondow Selatan DR. (Cand) Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., menyampaikan sejumlah perkembangan terkait program strategis nasional, kondisi pangan, ketersediaan energi, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), hingga sektor pertambangan di wilayah Kabupaten Bolsel.
Dalam penyampaiannya, Bupati menjelaskan perkembangan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari program strategis nasional. Saat ini terdapat 9 unit SPPG di Bolsel, dengan rincian 5 unit telah beroperasi, 1 unit siap beroperasi, dan 3 unit lainnya siap untuk dibangun.
Selain itu, Bupati turut menyampaikan perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dari total 56 KDMP, sudah ada beberapa unit telah selesai, sementara 47 unit masih dalam proses pembangunan. Menurutnya, jumlah tersebut menjadikan Bolsel sebagai salah satu daerah dengan pembangunan KDMP terbesar di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Bupati juga menyebutkan bahwa KDMP yang telah siap berpotensi mengikuti agenda peresmian secara serentak yang kemungkinan akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia.
Terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Bupati menyampaikan bahwa terdapat 11 titik hotspot yang terpantau. Namun, khusus di wilayah Bolsel hingga saat ini belum ditemukan adanya kebakaran lahan.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kabupaten Bolsel telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada para Sangadi agar mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan saat membuka perkebunan.
“Kita harus terus melakukan langkah antisipasi. Jangan sampai pembukaan lahan untuk perkebunan dilakukan dengan cara membakar, karena dapat menimbulkan kebakaran yang lebih luas,” ujar Bupati.
Bupati juga menyoroti persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi nelayan dan petani.
Ia meminta kondisi tersebut dapat diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan dan merugikan masyarakat.
Bupati meminta dinas terkait bersama pihak kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk terus memperhatikan serta melakukan pemantauan langsung di lapangan terkait distribusi BBM.
“Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan hanya karena kepentingan segelintir orang. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Sementara itu, untuk ketersediaan LPG di wilayah Bolsel, Bupati menyampaikan bahwa hingga saat ini kondisinya relatif lancar.
Di sektor pangan, Bupati menyampaikan adanya kenaikan harga beras yang saat ini berkisar antara Rp900 ribu hingga Rp1 juta, sesuai jenis dan ukuran yang dimaksud dalam penyaluran.
Pemerintah Kabupaten Bolsel juga telah menerima surat dari pemerintah pusat terkait rencana penyaluran beras sebanyak 30 kilogram kepada 10 ribu Kepala Keluarga (KK) yang akan menyasar masyarakat
Selain itu, Pemkab Bolsel akan melaksanakan gerakan pangan murah pada Oktober mendatang sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
Pemda juga telah menyiapkan 5.600 paket untuk Gerakan Pangan Rumah serta menyediakan 25 ton cadangan pangan daerah sebagai bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyoroti aktivitas pertambangan yang berada di wilayah Tomini. Pemerintah daerah akan menindaklanjuti kondisi tersebut, terutama menyusul banyaknya orang dari luar Bolsel yang masuk ke wilayah tersebut.
Bupati menegaskan bahwa persoalan tersebut akan segera ditindaklanjuti dan untuk sementara akan dilakukan langkah-langkah penertiban serta pengawasan di lapangan.
Atas kesiapsiagaan aparat dalam menjaga kondisi di lapangan, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Komandan Kodim (Dandim).
“Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Dandim yang begitu sigap di lapangan. Ini merupakan bentuk sinergi dan perhatian kita bersama dalam menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Bolsel,” ungkapnya.
Bupati menegaskan, seluruh persoalan tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, pemerintah desa, serta seluruh elemen masyarakat. Dengan koordinasi dan pengawasan yang baik, berbagai potensi persoalan di daerah diharapkan dapat diantisipasi sejak dini dan tidak merugikan masyarakat.
Dandim menyampaikan bahwa pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dikawal dan diawasi bersama agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Selain itu, kebersihan dalam setiap tahapan, mulai dari proses pengolahan hingga penyajian makanan, harus benar-benar dipastikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Dandim menyampaikan bahwa dari 81 desa yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), saat ini telah terdapat 11 titik KDMP yang pembangunannya telah mencapai 100 persen. Namun demikian, meskipun pembangunan fisiknya telah selesai, setiap KDMP tetap harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Agrinas agar dapat berfungsi dengan baik dan sesuai ketentuan.
Dalam hal pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Dandim meminta dukungan seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar secara sembarangan. Hal tersebut penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan.
Dandim juga menyoroti persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya, persoalan tersebut harus ditangani secara bersama-sama melalui koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait. Apabila ditemukan oknum-oknum yang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kelangkaan atau mengganggu distribusi BBM, maka perlu dilakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui sinergitas yang semakin kuat, Pemerintah Kabupaten Bolsel bersama Forkopimda berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas daerah, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Bupati menegaskan bahwa kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh perangkat daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis dan konkret dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional sekaligus memperkuat pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
(HT)*
