PilarBMR | Portal Berita Online Portal Berita Online
PILARBMR.COM, BOLSEL- Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid mendorong Inspektorat Daerah memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pengelolaan keuangan desa agar berlangsung tertib, transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Hal itu disampaikan Deddy saat membuka Coaching Clinic Audit Pengelolaan Keuangan Desa yang digelar di Hotel Quality Manado, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, semakin besar alokasi anggaran yang mengalir ke desa harus diimbangi dengan penguatan tata kelola serta sistem pengawasan. Dengan demikian, setiap anggaran yang dikelola pemerintah desa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Inspektorat tidak lagi sekadar bertindak sebagai penemu kesalahan, tetapi harus tampil sebagai mitra konsultatif dan penjamin mutu. APIP harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini atau early warning system serta memberikan solusi sebelum permasalahan berkembang menjadi ranah hukum,” tegas Deddy.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Sekretaris Daerah Bolsel M. Arvan Ohy, SSTP, MAP, para pejabat pimpinan tinggi pratama Pemda Bolsel, serta peserta kegiatan.
Deddy meminta pelaksanaan coaching clinic tersebut dapat memperkuat empat fokus utama. Pertama, optimalisasi pemanfaatan aplikasi digital dalam pengawasan. Kedua, pengawalan terhadap pengadaan barang dan jasa desa. Ketiga, penguatan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang melibatkan Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta para camat.
Keempat, memastikan seluruh desa di Bolsel mampu menerapkan pengelolaan keuangan yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, Deddy menargetkan penguatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) hingga Level 3 secara penuh dan berkelanjutan.
“SPIP adalah tanggung jawab manajemen. Jangan menganggap SPIP hanya urusan pemenuhan berkas Inspektorat. Pimpinan OPD adalah owner of risk di instansinya masing-masing dan harus mampu mendeteksi serta memitigasi risiko sebelum menjadi temuan,” ujarnya.
Wabup juga meminta jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjalankan tugas dengan integritas, dedikasi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, Inspektorat diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai strategic partner dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara Heru Setiawan menekankan pentingnya penguasaan tiga aspek utama bagi APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yakni tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian dan kepatuhan terhadap regulasi.
Heru mengatakan, auditor harus memahami aturan dan sistem pemerintahan desa, termasuk mampu mengidentifikasi titik-titik kritis serta berbagai risiko yang berpotensi muncul. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah melalui uji petik.
Ia juga mendorong para auditor menguasai aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), karena sistem tersebut dapat membantu mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan keuangan desa secara lebih sistematis.
“Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya sama seperti pengelolaan anggaran, yaitu penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Tiga tahapan inilah yang menjadi ranah manajemen yang harus kita awasi,” jelas Heru.
Ia pun mengingatkan auditor untuk terus meningkatkan kompetensi melalui kebiasaan membaca dan belajar. Menurutnya, peningkatan kapasitas menjadi bagian penting agar fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara profesional dan optimal.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolsel diharapkan semakin memperkuat sistem pengawasan internal, sekaligus memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(H/Infotorial)*
